Tentang Kami

Merupakan kantor dinas Disnakertrans provinsi DKI Jakarta. Disnakertrans provinsi DKI Jakarta adalah dinas yang memiliki kewenangan dibidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja juga perlindungan tenaga kerja pada wilayah provinsi DKI Jakarta. Tugas utama Disnakertrans adalah sebagai instansi pemerintah bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada daerah wilayah kerjanya. Untuk fungsi dari Disnakertrans diantaranya merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan dan transmigrasi, pelaksana kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi, administrasi ketenaga kerjaan, pengawasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Terkait dengan tugas dan fungsinya, maka Disnakertrans daerah ini memiliki beberapa wewenang perizinan seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, Kartu dan Izin Ketenagakerjaan, Izin kerja, hingga Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Warga dapat mengurus izin Disnakertrans melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Disnakertrans ini. Segera kunjungi kantor Disnakertrans terdekat ini untuk informasi syarat mengurus izin Disnakertrans, biaya (jika ada) dan lainnya. Anda juga dapat menghubungi kontak telepon Disnakertrans untuk mendapat tanggapan cepat, atau mengakses website Disnakertrans untuk informasi umum dan berita terkait ketenaga kerjaan dan transmigrasi.



Visi


Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.



Misi


Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur kemudian investasi berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.



Tugas


Melaksanakan Urusan Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian.



Fungsi


  • 1. Penyusunan Perencanaan Dan Informasi Ketenagakerjaan serta Ketransmigrasian;
  • 2. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
  • 3. Pengembangan Produktivitas;
  • 4. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
  • 5. Pembinaan Pengawasan Evaluasi dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja;
  • 6. Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Pengupahan;
  • 7. Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Hubungan Industrial;
  • 8. Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  • 9. Sertifikasi dan Akreditasi Pelatihan Kerja;
  • 10. Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja.