Home

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2013

 

Kedudukan

1.            Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

2.            Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

3.            Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi.

 

Tugas Pokok


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang meliputi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja, pengawasan ketenagakerjaan, hygiene perusahaan dan kesehatan, keselamatan kerja, kesejahteraan tenaga kerja, tuna karya dan purna karya serta urusan ketenagakerjaan.

 

Fungsi

1.            Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas tenaga kerja dan transmigrasi;

2.            Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

3.            Penyusunan perencanaan dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

4.            Pendidikan dan pelatihan kerja;

5.            Pengembangan produktivitas;

6.            Penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;

7.            Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan kesejahteraan pekerja;

8.            Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan pengupahan;

9.            Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan hubungan industrial;

10.        Fasilitasi dan penyelesaian hubungan industrial;

11.        Sertifikasi dan akreditasi pelatihan kerja;

12.        Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja;

13.        Pembinaan, pengawasan dan pengembangan hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja;

14.        Penyiapan, pembekalan, penempatan dan pemantauan transmigran;

15.        Pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi ketenagakerjaan;

16.        Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi ketenagakerjaan;

17.        Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

18.        Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

19.        Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;

20.        Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

21.        Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.